TAKALAR, SULAWESI SELATAN, 25 September 2026 — Proyek bantuan pemerintah dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di TK Al-Hidayah, Dusun Bontolebang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan nilai anggaran Rp203.783.000 menjadi sorotan.

Berdasarkan papan informasi kegiatan di lokasi, proyek ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Total dana bantuan mencapai Rp203.783.000 dengan masa pengerjaan 90 hari kalender, terhitung sejak 23 Juni hingga 20 September 2026.

Namun, kondisi di lapangan menimbulkan tanda tanya bagi warga. Berdasarkan pemantauan dan keterangan salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya, pengerjaan yang dilakukan terkesan minim rehab seadanya. Warga juga menilai pengerjaan fisik telah usai.

“Setahu saya pengerjaannya sudah selesai, Pak. Dengan anggaran lebih dari 200 juta Tapi hanya mengerjakan plafon, lantai, toilet, dan pengecatan saja. Selain itu, salah satu pengerjaan lantai bagian samping hanya menggunakan semen dengan lapisan acian, bahkan sudah rusak dan hancur parah padahal baru beberapa hari dibuat,” ungkap warga tersebut saat ditemui di lokasi.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) TK Al-Hidayah, Daeng Maro, memberikan klarifikasi. Saat dikonfirmasi, ia membantah bahwa pengerjaan proyek telah rampung.

“Pekerjaan itu belum selesai, Pak. Anggaran yang masuk baru sekitar 30 persen,” tegas Maro terkait lambatnya progres fisik di lapangan.

Meski papan informasi mencantumkan batas waktu pelaksanaan berakhir pada 20 September 2026, terdapat perbedaan signifikan antara fakta fisik di lokasi dan penjelasan panitia. Di satu sisi, fisik bangunan tampak mengalami kerusakan sebelum dipergunakan, sementara di sisi lain panitia berdalih pengerjaan tertahan akibat terkendala pencairan anggaran.

Melihat ketidaksesuaian ini, warga berharap dinas terkait dan instansi pengawas segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak serta audit. Hal ini dinilai penting agar kualitas pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini tersebut sesuai dengan standar serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.