Proyek Pembangunan Alun-alun Lapangan Desa Bontokassi Takalar Disorot, Tanpa Papan Informasi dan Perbedaan Anggaran Signifikan.
Takalar, 15 Oktober 2025 – Proyek pembangunan alun-alun Lapangan Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak, khususnya terkait transparansi dan efisiensi anggaran.
Proyek yang dikerjakan secara bertahap tersebut menunjukkan perbedaan nilai anggaran yang mencolok meskipun diduga memiliki volume pekerjaan yang serupa. Pembangunan tahap pertama di bagian selatan lapangan dikerjakan pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 116 juta. Sementara itu, pembangunan tahap kedua di bagian utara lapangan yang dikerjakan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 75 juta.
Saat tim media melakukan pemantauan di lokasi, ditemukan dua isu utama yang memicu pertanyaan publik. Minimnya Transparansi Proyek, Proyek pembangunan tersebut terpantau tidak menggunakan papan informasi proyek yang seharusnya mencantumkan detail lengkap pekerjaan, seperti jenis kegiatan, volume, sumber dana, dan nilai anggaran. Ketiadaan Nilai Anggaran pada Prasasti, pembangunan yang sama dikerjakan tahun 2024, di bagian prasasti tidak mencantumkan nilai anggaran proyek, menambah keraguan publik atas transparansi penggunaan dana desa di desa Bontokassi.
Sorotan utama tertuju pada perbedaan nilai anggaran antara tahap 2024 (Rp 116 juta) dan tahap 2025 (Rp 75 juta), padahal kedua pembangunan tersebut diduga memiliki kesamaan volume pekerjaan.
Klarifikasi Kepala Desa saat dikonfirmasi terkait hilangnya papan informasi proyek, Kepala Desa Bontokassi beralasan bahwa papan tersebut “pernah terpasang namun sudah tercabut.” Sedangkan terkait pertanyaan mengenai perbedaan signifikan nilai anggaran dan detail volume pekerjaan antara pembangunan tahun 2024 dan 2025 yang disinyalir sama, Kepala Desa Bontokassi belum memberikan jawaban atau klarifikasi yang memadai.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai akuntabilitas penggunaan dana APBDes di Desa Bontokassi dan mendesak adanya penjelasan rinci dari Pemerintah Desa terkait detail volume, spesifikasi teknis, serta dasar perhitungan anggaran yang berbeda untuk proyek yang terlihat serupa.
Related posts:
Polres Takalar Diduga Rekayasa Kasus, Integritas dan Profesionalisme Dipertanyakan.
Proyek MIN 2 Takalar Banggae Diduga Minim Transparansi, Ketiadaan Kantor Direksi Kip
Soroti Mutasi Jabatan Takalar, LPPH-ANALISIS HAM Desak Bupati Terapkan Prinsip Meritokrasi Murni
Dugaan Penyelewengan Pupuk Subsidi Kembali Mencuat, Tingkatkan Pengawasan, Takalar sulawesi selatan
