TAKALAR, SUL-SEL (03 Maret 2026) – Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Takalar kini tengah berada di bawah radar publik. Program yang seharusnya menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini memicu kontroversi setelah ditemukan adanya penerima manfaat dengan nilai bantuan fantastis mencapai ratusan juta rupiah yang diketahui memiliki istri berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Temuan ini berlokasi di jantung Ibu Kota Kabupaten Takalar kelurahan sombalabella kecamatan pattallasang. Kejanggalan ini memantik diskusi hangat di tengah masyarakat, mengingat filosofi program BSPS adalah membantu warga dengan keterbatasan ekonomi untuk memiliki hunian layak. Sebaliknya, PNS dianggap sebagai kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tetap dan jaminan kesejahteraan dari negara.
Menurut informasi dari sumber di lapangan, penerima bantuan tersebut tidak hanya memiliki istri yang bekerja sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Takalar, tetapi juga ditengarai merupakan kerabat dekat dari salah satu pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Takalar.
Fenomena ini dinilai “spesial” dan berbeda dari penerima bantuan lainnya. Pasalnya, peresmian bantuan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Hamka B. Kadi, yang membidangi urusan perumahan rakyat. Muncul dugaan kuat dari berbagai pihak bahwa penyaluran bantuan bedah rumah di sejumlah titik di Takalar hanya menyasar individu yang menjadi bagian dari tim sukses sang legislator.
Sekretaris Camat (Sekcam) Pattallassang, Imal Faisal, saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan mendalam terkait kriteria pemilihan penerima manfaat tersebut. Ia hanya menyarankan agar pihak media langsung melakukan konfirmasi kepada tim internal Hamka B. Kadi.
Demikian halnya Lurah Sombalabella juga tidak memberikan jawaban saat dihubungi oleh wartawan targetpemburu.com terkait validasi data warganya yang menerima bantuan senilai ratusan juta tersebut.
Masyarakat Kabupaten Takalar kini mendesak pihak terkait, mulai dari Kementerian PUPR hingga inspektorat, untuk melakukan penyisiran ulang atau audit terhadap daftar penerima bantuan BSPS. Langkah ini dianggap penting guna mematikan asumsi liar serta dugaan praktik “politik balas budi” yang mencederai keadilan sosial.
“Kami berharap program ini benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai hak masyarakat miskin justru dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sudah mapan hanya karena faktor kedekatan politik,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Related posts:
Ingin Jadi Wartawan?Gabung Bersama Kami Media Massa Online “TARGET PEMBURU.COM” Kawal Kemerdekaan Dan Penegakan Hukum
Dugaan Penyelewengan Pupuk Subsidi Kembali Mencuat, Tingkatkan Pengawasan, Takalar sulawesi selatan
Pelayanan di Bapenda Takalar Diduga Berbelit-Belit Pengurusan BPHTB Persulit Warga, Harus Bolak-Balik.
Sejumlah Warga Desa Banggae Resah Dan Protes Atas Kehadiran Pendatang Toko Bugis, Diduga Jual Dibawah Harga, Khawatir Gade’ Lokal Gulung Tikar.
