Sejumlah Warga Desa Banggae Resah Dan Protes Atas Kehadiran Pendatang Toko Bugis, Diduga Jual Dibawah Harga, Khawatir Gade' Lokal Gulung Tikar.

TAKALAR BANGGAE, 02 Januari 2026 targetpemburu.com – Puluhan warga Desa Banggae yang merupakan pemilik usaha kecil (gade-gade) mendatangi Kantor Desa Banggae untuk menyampaikan keresahan terkait kehadiran toko ritel milik pendatang yang dikenal sebagai “Toko Bugis”. Kehadiran toko tersebut dinilai mengancam keberlangsungan ekonomi lokal akibat praktik banting harga di bawah standar pasar.

Warga merasa keberatan karena pola perdagangan yang diterapkan oleh toko pendatang tersebut dianggap tidak sehat. Selain masalah harga, warga juga mempertanyakan keabsahan izin kepada Pemerintah Desa (Pemdes) setempat serta dokumen migrasi kependudukan para pemilik toko tersebut.

“Kami merasa sangat dirugikan. Mereka menjual barang di bawah harga standar yang sudah berlaku lama di sini. Jika ini dibiarkan, usaha kecil kami bisa gulung tikar,” ujar salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.

Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media kepada pemilik toko saat hendak di konfirmasi justru mendapat respon negatif. Pemilik toko menunjukkan sikap arogan dan terkesan menghalang-halangi tugas jurnalistik saat ditanyai mengenai hal tersebut.

“Kenapa tanya-tanya, ada apakah? Apa tujuannya bertanya begitu?” cetus pemilik toko dengan nada keras dan intimidatif kepada wartawan di lokasi.

Sikap menghalangi kerja pers tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas pers dapat dipidana.

Warga menuntut pihak berwenang untuk:

Memastikan legalitas operasional toko pendatang di wilayah Desa Banggae.
Pemeriksaan Dokumen Kependudukan: Memverifikasi status migrasi para pendatang sesuai aturan yang berlaku.
Standarisasi Harga: Meminta adanya mediasi agar tercipta persaingan usaha yang sehat tanpa merugikan pelaku usaha lokal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah desa?