Takalar, 29 Oktober 2025 — Masyarakat Takalar patut menagih janji dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi politik rakyat. Di tengah isu efektivitas kinerja eksekutif dan penggunaan uang rakyat, DPRD Takalar didesak untuk segera meninggalkan pola kerja yang reaktif dan beralih menjadi lembaga pengawasan yang progresif, terencana, dan memiliki capaian yang terukur.
Fungsi utama dewan adalah memastikan setiap sen anggaran daerah digunakan untuk kesejahteraan publik dan bahwa seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum. Sayangnya, pengawasan yang ada saat ini sering terkesan sporadis dan kurang mendalam.
Pengawasan Bukan Sekadar Rapat, Tapi Aksi Nyata
Kita tidak bisa lagi menerima alasan klasik. DPRD Takalar harus mulai dengan menata diri. Anggota dewan harus memastikan bahwa program dan kegiatan pengawasan mereka terarah—menargetkan proyek-proyek vital dan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Kinerja pengawasan harus terukur, dengan indikator yang jelas, bukan sekadar menghasilkan rekomendasi yang tak kunjung ditindaklanjuti.
Anggota dewan wajib mengupas tuntas setiap realisasi anggaran dan proyek pembangunan. Kedisiplinan dan produktivitas ASN harus diawasi ketat. Uang rakyat yang dipakai untuk gaji harus diimbangi dengan pelayanan yang prima.
Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat pengawasan adalah dengan memanfaatkan kekuatan masyarakat sipil. Para aktivis, LSM, dan jurnalis adalah “mata dan telinga” rakyat di lapangan. Mereka sering kali menjadi yang pertama mendeteksi penyimpangan atau inefisiensi.
Usulan untuk DPRD, agar membuka diri dan menjalin kemitraan yang bermoral dan profesional. Kemitraan ini harus diwujudkan dalam bentuk dukungan yang nyata dan transparan. Pemberian dukungan operasional (bukan suap atau uang tutup mulut) kepada kelompok-kelompok pengawas yang kredibel dan independen adalah langkah revolusioner yang dapat memastikan setiap sudut kegiatan eksekutif dapat terkaver dengan baik. Ini adalah investasi cerdas dalam transparansi.
Jika DPRD Takalar gagal mengadopsi langkah-langkah progresif ini, berarti mereka gagal menjalankan amanah checks and balances. Rakyat akan menilai, dan kami, sebagai masyarakat sipil, akan terus mengawal dan menyuarakan tuntutan untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Takalar. DPRD harus segera bergerak!
📢 OPINI PUBLIK
Related posts:
Jeritan Sang Petani, Antara Pengorbanan dan di Korbankan.
Kritik dan Harapan terhadap Tata Kelola Tata Niaga Hasil Pertanian Indonesia Sulsel Takalar, Petani Tuntut Kesejahteraan dan Kesetaraan Harga Produksi.
Pohon Sumber Oksigen Bagi Kehidupan yang Tak Terpisahkan dari Manusia, Wajib Dilindungi, Ditanam, Diprogramkan dan Dipertegas
Pelayanan di Bapenda Takalar Diduga Berbelit-Belit Pengurusan BPHTB Persulit Warga, Harus Bolak-Balik.
