TAKALAR 01 November 2027 – Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Takalar menuai sorotan tajam dari tokoh masyarakat dan penggiat kontrol sosial. Memasuki purna tugas puluhan anggota BPD di berbagai desa pada tahun 2027 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), independensi proses pemilihan tersebut dipertanyakan.

Praktik pemilihan BPD selama ini dinilai belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran, melainkan ditengarai berada di bawah kendali pemerintah desa (Pemdes) untuk kepentingan sepihak.

Tokoh masyarakat sekaligus penggiat sosial di Takalar, Mahmud, mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena yang terus berulang dalam sistem demokrasi tingkat desa ini. Menurutnya, BPD yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang dan pengawas kinerja kepala desa justru sering dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan birokrasi desa semata.

“Sejak dibentuknya BPD, belum pernah ada yang namanya pemilihan yang benar-benar jujur. Prosesnya selalu dikendalikan oleh pihak pemdes demi mengamankan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta memilih anggota BPD yang bisa dikendalikan sesuai keinginan Kepala Desa,” ujar Mahmud.

Ia menambahkan bahwa anggota BPD yang kritis atau tidak sejalan dengan keinginan Kepala Desa berisiko disingkirkan dari posisinya. Selain itu, Mahmud menilai mekanisme pengaduan ke tingkat pengawasan resmi daerah sering kali tidak membuah hasil maksimal.

“Bagi anggota BPD yang tidak berpihak pada keinginan kepala desa, mereka akan disingkirkan. Kalau mengandalkan laporan ke Inspektorat Kabupaten, rasanya percuma karena pihak pemdes kerap dilindungi dengan berbagai cara. Jika ada pihak yang membutuhkan bukti terkait hal ini, silakan temui saya,” tegasnya.

Mahmud mengingatkan bahwa keadilan bagi masyarakat desa tidak akan pernah terwujud selama pola pemilihan BPD yang sarat intervensi dan kepentingan politik lokal ini terus dibiarkan.

“Sampai kapan pun kita tidak akan pernah dewasa jika hal-hal seperti ini terus berlanjut. Jangan pernah berharap masyarakat akan memperoleh keadilan kalau praktik ini terus dibiarkan berlaku,” pungkas Mahmud.

Melalui siaran pers ini, Aktivis dan tokoh Masyarakat mengimbau kepada Masyarakat untuk berani bersuara dan berharap kepada Pemerintah pusat, Kementerian Desa serta Kementerian dalam Negeri untuk turun tangan secara objektif dan menjamin transparansi serta independensi dalam proses pemilihan anggota BPD demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel dan berkeadilan.