TAKALAR, Tarketpemburu.com—Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar yang digelar di Gedung Lantai II DPRD pada Senin (5/4/2026) mendadak diskors di tengah jalannya sidang.

Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar Tahun 2025.

Rapat sempat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal.

Namun, suasana forum berubah menjadi tegang saat memasuki pembahasan inti.

Sejumlah anggota dewan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap ketidaksiapan materi dari pihak pemerintah daerah.

Para legislator memprotes keterlambatan distribusi dokumen rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar.

Mereka mengaku baru menerima bahan tersebut pada pagi hari sebelum rapat dimulai, bahkan sebagian hanya dikirim melalui pesan singkat WhatsApp, sehingga dinilai tidak memenuhi standar profesionalitas.

Kondisi tersebut dinilai menghambat fungsi pengawasan DPRD karena anggota dewan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari substansi materi secara menyeluruh.

“Bagaimana kami bisa memberikan pandangan yang komprehensif jika bahan baru diberikan pagi ini? Ini tidak profesional,” tegas salah satu anggota dewan dalam forum.

Akibat desakan mayoritas fraksi, rapat yang juga mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ serta pembahasan tata tertib DPRD terpaksa dihentikan sementara.
Hingga berita ini diturunkan, rapat masih dalam status diskors.

Publik pun menyoroti lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif, seraya menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem komunikasi dan distribusi dokumen ke depan.

(Rewa).