BATAM — Target pemburu. Com

Proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Duriangkang dengan nilai anggaran sekitar Rp302 juta menjadi sorotan. Pasalnya, fasilitas yang semestinya menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah justru disebut mengalami kerusakan sebelum benar-benar beroperasi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan proyek, hingga pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Jika benar fasilitas yang dibangun dengan anggaran ratusan juta rupiah sudah mengalami kerusakan sebelum digunakan, publik tentu berhak mendapatkan penjelasan: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses pengawasan dilakukan, dan apakah pekerjaan tersebut sudah dinyatakan memenuhi standar?

Sorotan juga diarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam. Instansi yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan dan persampahan tersebut dinilai perlu menunjukkan sikap tegas, bukan sekadar membiarkan persoalan berlalu tanpa kejelasan.

Uang negara bukan uang tanpa pemilik. Setiap rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan fasilitas publik harus menghasilkan pekerjaan yang layak, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerusakan sebelum operasional bukan persoalan kecil. Bila ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau kualitas konstruksi yang buruk, maka harus ada langkah korektif dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

DLH Batam juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai status proyek TPST 3R Duriangkang, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, masa pemeliharaan, hasil pemeriksaan pekerjaan, serta langkah yang akan dilakukan terhadap kerusakan tersebut.

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi bangunan yang menghabiskan ratusan juta rupiah, tetapi ketika rusak sebelum memberikan manfaat, tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab.

Publik tidak membutuhkan janji. Publik membutuhkan transparansi, tindakan tegas, dan kepastian bahwa uang rakyat benar-benar digunakan untuk membangun fasilitas yang berkualitas.

Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, pihak terkait harus diberi sanksi sesuai aturan. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi karena faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, DLH Batam juga wajib menjelaskan faktanya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.

Kini pertanyaannya sederhana: Rp302 juta sudah dibelanjakan, tetapi fasilitasnya rusak sebelum beroperasi. Siapa yang bertanggung jawab? Dan kapan DLH Batam memberikan penjelasan kepada publik?(YD)