Keberangkatan mantan pejabat tinggi PT Telkom Property Indonesia ini ke Negeri Tirai Bambu memicu perhatian publik karena dinilai bertolak belakang dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai efisiensi anggaran daerah.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan pengetatan belanja, khususnya pada pos perjalanan dinas yang tidak mendesak. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah pusat dalam melakukan penghematan fiskal demi mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia serta ketidakpastian ekonomi global. Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan bahkan menyarankan penerapan sistem kerja digital untuk menekan biaya operasional kementerian maupun pemerintah daerah.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyisir ulang anggaran yang tidak produktif untuk dialihkan pada program unggulan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Program-program produktif seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tetap menjadi prioritas, sementara belanja yang bisa ditunda atau dianggap kurang efektif akan direalokasi untuk meringankan beban masyarakat.

Menanggapi kunker tersebut, sumber internal dari Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar memberikan klarifikasi. Kunjungan Bupati ke Tiongkok disebut telah mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Keberangkatan tersebut diklaim membawa misi strategis dalam rangka menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Kabupaten Takalar demi peningkatan ekonomi daerah.

Dampak dari perjalanan dinas luar negeri ini menyebabkan agenda rapat paripurna di DPRD Takalar harus tertunda sementara waktu. Bupati diperkirakan akan tiba kembali di Takalar pada tanggal 20 April 2026 untuk melanjutkan agenda pemerintahan yang tertunda. Publik kini menantikan hasil nyata dari kunjungan tersebut dalam bentuk realisasi investasi yang dijanjikan bagi kemajuan masyarakat Takalar.