TAKALAR – Validitas Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga independen penyedia data kini menjadi perbincangan serius. Alokasi anggaran miliaran rupiah dari kas negara untuk operasional Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak sebanding dengan realitas data “Desil” kemiskinan di lapangan yang ditemukan acak-acakan.

Berdasarkan investigasi lapangan di Takalar, ditemukan anomali yang fatal. Banyak warga yang secara objektif masuk kategori sangat miskin (Desil 1 hingga 4) justru terlempar ke Desil 5 atau 6, sehingga otomatis tercoret sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, warga dengan kondisi ekonomi yang jauh lebih mapan malah terdata sebagai penerima manfaat.

Dugaan kekacauan pada data kemiskinan ini memicu efek domino. Publik kini meragukan keabsahan data sektoral lain yang dirilis BPS, mulai dari tingkat kriminalitas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga jumlah produksi pangan.

Disela-sela perbincangan, Ruslan bergumam, ada apa dengan Badan Pusat Statistik (BPS)?

“Rakyat membentuk Organisasi pemerintahan, menyiapkan gaji, tunjangan, biaya operasinal setiap bulan dan sarana prasarana kepada Aparat, tentu menginginkan hasil pekerjaan dan pelayanan yang optimal, baik dan memuaskan. Kita tidak boleh hanya menginginkan enaknya saja, menerima gaji dan segala fasilitas negara tanpa dibarengi tanggung jawab moral dan fungsional yang sesuai.

Jika institusi yang seharusnya menjadi “wasit data” yang jujur dan profesional ini gagal menyajikan data yang akurat, maka seluruh arah kebijakan pembangunan bangsa dipastikan akan keliru dan hanya menyajikan gambaran kemajuan yang palsu, Ujarnya.