TAKALAR, 6 Juli 2026 – Saat ini seluruh penyuluh se-Indonesia berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berjumlah sekitar 38 ribu penyuluh. Minimnya penyuluh di kabupaten Takalar, Kementan RI bergerak cepat menanggapi ketimpangan ketimpangan tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan program swasembada pangan nasional tetap berjalan optimal di seluruh daerah.

Dalam pertemuan konsolidasi dan pemerataan penyuluh yang digelar di Aula Pertemuan Bidang Penyuluhan Kabupaten Takalar, Senin (6/7/2026), terungkap adanya perbedaan kontras. Kabupaten Takalar tercatat hanya memiliki 17 orang penyuluh. Angka ini berbanding jauh dengan Kabupaten Jeneponto yang memiliki sekitar 108 orang penyuluh.

Menanggapi pertanyaan awak media mengenai minimnya penyuluh di Takalar, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan RI, Eko Nugroho, memberikan penjelasan.

“Kabupaten Takalar saat ini memang hanya memiliki 17 orang penyuluh. Namun, kita juga mencatat ada sekitar 50 lebih penyuluh paruh waktu di sini. Kami akan secepatnya mengusulkan mereka (untuk diakomodasi),” ujar Eko Nugroho.

Demi menjaga stabilitas pendampingan petani, muncul wacana redistribusi tugas. Beberapa peserta pertemuan mengungkapkan bahwa sebagian penyuluh dari Kabupaten Jeneponto akan ditugaskan di wilayah Kabupaten Takalar demi menutup kekurangan tenaga penyuluh lapangan.

Di sisi lain, minimnya jumlah penyuluh yang di terik ke kementerian pertanian di wilayah kabupaten Takalar menyisakan kekecewaan bagi para tenaga lapangan paruh waktu. Berdasarkan konfirmasi dari beberapa penyuluh paruh waktu di Kabupaten Takalar yang gagal beralih status, kendala utama ternyata berada di tingkat kebijakan pemerintah daerah (Pemda) pada masa pendaftaran lalu.

Menurut pengakuan salahsatu penyuluh paruh waktu, Pemda Takalar saat itu tidak mengajukan usulan kuota ke kementerian pusat.

“Waktu itu pemerintah daerah tidak mengajukan usulan ke pusat dengan alasan tidak memiliki anggaran untuk penggajian. Padahal, pihak Kementerian sudah memberikan format usulan resmi yang bisa diisi,” ungkap salah seorang penyuluh paruh waktu yang enggan disebutkan namanya.

Pertemuan konsolidasi ini diharapkan mampu menghasilkan formula terbaik dalam waktu dekat, baik melalui skema pemerataan lintas daerah (Jeneponto-Takalar) maupun percepatan usulan baru bagi 50 lebih penyuluh paruh waktu Takalar agar target swasembada pangan nasional tidak terhambat.