TAKALAR, 29/07/2026 SULAWESI SELATAN — Diduga setelah mendapat sorotan bertubi-tubi dari sejumlah media lokal. Anggota DPR RI, Hamka B Kadi di kabarkan adakan pertemuan dengan sejumlah Wartawan dan LSM. Pertemuan berlangsung di Panaikang kabupaten Takalar, ragam spekulasi publik bermunculan. Langkah tersebut diduga berkaitan dengan pelaksanaan proyek P3-TGAI yang akhir-akhir ini ramai mendapat sorotan tajam dari publik. Dikabarkan terdapat sejumlah permasalahan pada pelaksanaan proyek tersebut.

Konfirmasi beberapa peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan kalau dalam pertemuan turut hadiri oknum dari pihak kejaksaan, tujuan pertemuan disebut hanya untuk menyerap aspirasi dari Masyarakat khususnya bagi PERS dan LSM yang hadir, guna mendorong pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan proyek dilapangan agar lebih maksimal.

“Apabila terdapat penyimpangan segera laporkan”, ungkap sumber menirukan.

Sorotan pelaksanaan proyek mencuat, setelah awak media memantau langsung pelaksanaan proyek di lapangan pada sejumlah titik lokasi yang berbeda. Sejumlah temuan mengejutkan yang dinilai bermasalah terjadi di lapangan.

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang mengalir melalui jalur aspirasi Hamka B Kadi menjadi salah satu sorotan utama. Berdasarkan hasil temuan dan investigasi awak media di lapangan, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran teknis maupun administratif, di antaranya:

1. Didapati ada Pelaksana proyek, yang kuat dugaan tidak dikelola langsung oleh Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), melainkan oleh pihak luar.
2. Terdapat ketidaksesuaian pada volume pemasangan pondasi fisik.
3. Campuran semen dan pasir yang terindikasi tidak memenuhi standar perbandingan, sehingga bangunan rapuh dan rentan rusak.
4. Penggunaan material konstruksi yang diduga berasal dari tambang tidak berizin (ilegal).
5. Penggunaan merek semen yang beraneka ragam di setiap titik lokasi pengerjaan, yang mengindikasikan lemahnya kontrol kualitas (quality control).

Tak hanya P3-TGAI, program bantuan bedah rumah yang dikucurkan sebelumnya juga menuai polemik dari sejumlah media daring. Proyek yang menyerap anggaran negara hingga ratusan puluhan juta rupiah dengan estimasi puluhan juta per unit ini ditengarai mengalami penggelembungan dana (mark-up).

Kondisi di lapangan menunjukkan ketimpangan material yang diterima oleh warga penerima manfaat. Meski anggaran yang dialokasikan bernilai puluhan juta rupiah, realisasi pengerjaan fisik bagi masyarakat miskin di beberapa lokasi dilaporkan hanya berupa penggantian beberapa lembar seng, balok dan papan seadanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH) serta instansi terkait untuk melakukan sidak pada proyek. Lakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan proyek aspirasi tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran Negara. Selain itu, Publik berharap agar wartawan dan LSM tetap pada kiprahnya dan menjalankan profesi secara profesional.