Akar segala kemelaratan dan kemiskinan ekstrem yang menjerat masyarakat hari ini sebenarnya bermula dari hilangnya perlindungan negara atas ruang hidup mereka. Ketika beban biaya hidup terus melambung tanpa adanya jaminan kesejahteraan yang nyata dari pemerintah, serta tanpa tata kelola pertahanan yang baik terhadap eksploitasi dan pengaruh asing, pemerintah justru terus membebani rakyat dengan kenaikan pajak. Hal ini disertai ketiadaan dukungan maupun kebebasan bagi masyarakat untuk mengelola kekayaan sendiri, yang digantikan hanya dengan tekanan dan upaya mencari-cari kesalahan rakyat.

Masyarakat kelas bawah dipaksa bertahan hidup sendirian dalam keputusasaan. Kondisi inilah yang memicu rantai kehancuran: demi menyambung napas dari hari ke hari, mereka mulai terjebak dalam kebiasaan berutang. Lambat laun, ketika jeratan utang itu kian mencekik dan tak ada lagi ruang untuk bernapas, jalan pintas paling menyakitkan terpaksa diambil dengan perlahan menjual aset-aset produktif warisan leluhur sedikit demi sedikit.

Sawah yang menjadi sumber penghidupan dilepas, hingga akhirnya rumah tempat tinggal satu-satunya pun ikut berpindah tangan. Proses pemiskinan yang sistematis ini mengubah pemilik tanah menjadi tunawisma di negeri sendiri, memaksa mereka pergi menjadi buruh migran demi bertahan hidup, atau yang paling tragis, mereka terpaksa mengetuk pintu rumah lama mereka yang kini telah dikuasai pihak asing, hanya untuk menjadi pembantu dan pelayan di atas tanah yang dahulu dibuka dengan tetesan darah dan keringat nenek moyang mereka sendiri.

Tragedi kemanusiaan yang memilukan ini tidak akan pernah terjadi jika pemerintah benar-benar bekerja dengan hati dan komitmen penuh untuk melindungi rakyatnya. Keberadaan pemerintah seharusnya berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir bagi masyarakatnya dari gempuran kapitalisme dan eksploitasi.

Apabila sejak awal pemerintah hadir membangun sistem jaminan sosial yang kuat, menyediakan akses permodalan pertanian yang adil, serta membatasi ruang gerak kepemilikan aset lokal oleh pihak asing, masyarakat tidak akan pernah dibiarkan bertarung sendirian melawan kemiskinan struktural. Kegagalan sistemik ini mencerminkan absennya visi kerakyatan dalam birokrasi, di mana regulasi yang lahir sering kali justru memberi kemudahan bagi penguasaan lahan oleh korporasi global dan mengabaikan jeritan warga lokal yang perlahan tersingkir dari ruang hidupnya.

Kemunafikan terbesar dari para penentu kebijakan kita adalah ketidakmampuan mereka untuk bersyukur dan menyadari bahwa tanah ini sebenarnya telah menyediakan segalanya secara paripurna. Sebelum keserakahan modernisasi buatan ini merusak tatanan hidup kita, bangsa Indonesia sebenarnya sudah hidup sangat nyaman dan berkecukupan dalam dekapan alam yang kaya, subur, dan sejuk.

Namun karena pola pikir yang belum matang, kita begitu mudah terhasut oleh pengaruh luar dengan kemewahan semu yang ditampilkan, gedung-gedung pencakar langit, dan gaya hidup modern yang sengaja diskenariokan. Hal ini merupakan umpan beracun yang dirancang secara terstruktur sejak lama, dan sayangnya skenario tersebut sukses besar hingga hari ini karena kebanyakan pemimpin kita gelap mata begitu disodori keuntungan materi. Demi keuntungan sesaat dan kenyamanan pribadi, para pejabat tega mengkhianati sebangsa sendiri dengan memberikan ruang gerak yang begitu luas dan eksklusif bagi pihak asing, bahkan jauh lebih istimewa ketimbang perlakuan mereka terhadap rakyat sendiri. Pihak asing kini tidak hanya sekadar menanam modal, tetapi diberi kebebasan mendirikan perusahaan raksasa, ikut mendikte dan menyusup ke dalam pembuatan regulasi hukum negara, hingga secara sah membeli aset-aset strategis di Indonesia.

Ketika fajar kemerdekaan menyingsing dan hukum internasional melarang penjajahan fisik, pihak asing tidak lantas pulang dengan tangan hampa dan membiarkan kita hidup tenang. Mereka hanya melipat bendera perang, menyimpan senapan ke dalam gudang, lalu mengganti strategi dengan cara yang jauh lebih halus, senyap, dan mematikan. Mereka masuk kembali ke tanah air kita dengan menyamar sebagai pihak yang peduli, mengenakan topeng kemanusiaan, dan berpura-pura memperhatikan nasib bangsa ini melalui paket bantuan luar negeri, program hibah, organisasi nirlaba yang berkedok penyelamatan lingkungan, hingga skema investasi. Sialnya, karena keterbukaan kita yang belum bijak, kita tidak pernah memikirkan rencana tersembunyi di balik senyum ramah dan jabat tangan mereka. Kita justru merasa tersanjung, menganggap mereka sebagai pihak yang menolong, lalu menyambut kedatangan mereka dengan penuh kemudahan dan pelayanan istimewa. Tanpa sadar, kita sedang menjamu perampok di dalam rumah sendiri, mendudukkan mereka di tempat paling nyaman, menyuguhkan yang terbaik, bahkan memberikan akses penuh atas kekayaan kita sementara mereka leluasa mengeruk seluruh sumber daya alam yang kita miliki.

Bibit pengkhianatan yang kita saksikan pada sikap pejabat hari ini bukanlah fenomena baru, melainkan pola lama yang akarnya bisa dilacak hingga masa penjajahan. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa ini berulang kali gagal mempertahankan kedaulatannya bukan karena musuh terlalu kuat, melainkan karena ada anak bangsa sendiri yang nekat bersekutu dengan penjajah demi keuntungan materi, jabatan, atau sekadar rasa takut yang berlebihan.

Jejak kelam ini terpahat jelas dalam sejarah Nusantara, salah satunya di tanah Sulawesi Selatan, ketika Arung Palakka dari Bone rela bersekutu dengan pihak Kompeni Belanda di bawah pimpinan Cornelis Speelman demi menjatuhkan Kerajaan Gowa yang kala itu menjadi simbol perlawanan yang kuat. Pola tragis seperti ini tidak hanya terjadi di Makassar, melainkan berulang di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana penguasa lokal menyambut tawaran pihak asing demi jabatan dan kenyamanan sesaat sehingga rela menyingkirkan saudara sebangsanya sendiri.

Pola pikir yang dulu menukar tanah kelahiran dengan gelar dari penjajah kini bermutasi menjadi sikap pejabat modern yang tega menggadaikan regulasi hukum dan kekayaan alam demi keuntungan pribadi, mengorbankan nasib rakyat serta membiarkan sesama anak bangsa diadu domba demi kepentingan sendiri. Sementara itu, pihak asing dengan tenang mengeruk seluruh kekayaan alam kita lalu membawanya ke luar negeri untuk memakmurkan negara mereka sendiri.