TAKALAR Sulawesi selatan 25 September 2026 — Pelaksanaan program revitalisasi bangunan sekolah di Kabupaten Takalar diterpa isu tak sedap. Pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) hingga penentuan vendor serta pemasok bahan material diduga kuat telah diintervensi oleh oknum dan pihak-pihak tertentu demi meraup keuntungan pribadi.

Berdasarkan penelusuran serta temuan di lapangan, sejumlah sumber menyebutkan bahwa penunjukan Ketua P2SP di beberapa sekolah diduga sekadar formalitas musyawarah. Sosok ketua panitia yang terpilih diduga merupakan “titipan” dari pihak tertentu/pengendali.

Tak hanya penentuan struktur panitia, pengerjaan proyek fisik hingga penunjukan penyedia bahan bangunan diduga telah “diplot” dan diklaim milik oknum tertentu sebelum kegiatan berjalan. Pola ini memangkas independensi sekolah dan berpotensi menurunkan kualitas material bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kondisi tersebut menempatkan pihak sekolah, khususnya Kepala Sekolah, dalam posisi serba salah. Sebagai penanggung jawab anggaran, Kepala Sekolah dibayang-bayangi tekanan pihak luar sekaligus ancaman jerat hukum apabila pengerjaan proyek swakelola ini bermasalah di kemudian hari.

Secara aturan dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan dana bantuan pemerintah, revitalisasi wajib dikelola secara swakelola transparan. Pembentukan P2SP harus melibatkan partisipasi aktif komite sekolah, pihak guru, dan masyarakat sekitar secara terbuka, bukan atas dasar tekanan atau penunjukan sepihak.

Praktik pengondisian vendor dan pengangkatan panitia titipan ini berpotensi melanggar azas transparansi, mematikan persaingan sehat penyedia lokal, serta mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Masyarakat dan pemerhati pendidikan di Takalar mendesak Inspektorat Daerah serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap proses pembentukan P2SP dan penentuan penyedia material di sekolah-sekolah penerima bantuan revitalisasi tersebut.