TAKALAR — Targetpemburu. Com. Keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta penghasilan perangkat desa di Kabupaten Takalar kembali memicu gelombang kritik tajam. Ketua DPW LPPH-Analisis HAM Sulsel, Ruslan, tak hanya menyoroti kinerja Bupati Takalar yang dinilai lelet dan kurang peka, tetapi juga melayangkan kritik pedas terhadap peran media nasional.

Menurut Ruslan, krisis pembayaran hak pegawai yang telah terjadi berbulan-bulan ini merupakan isu publik krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan keluarga serta mutu pelayanan publik. Namun, ia sangat menyayangkan tidak adanya perhatian dari media-media nasional untuk memberitakan penderitaan para aparatur daerah tersebut.

“Persoalan sebesar ini, di mana TPP ASN tidak dibayar berbulan-bulan dari Januari hingga September dan gaji perangkat desa menunggak sampai empat bulan, justru seperti luput dari perhatian. Kami menduga media nasional enggan menyoroti realitas ini dan malah sibuk mengangkat pemberitaan pencitraan. Padahal, tugas media adalah menyuarakan kebenaran dan menjadi kontrol sosial, bukan sekadar menjadi panggung seremonial,” tegas Ruslan.

Ruslan menambahkan bahwa ketika ASN dituntut untuk bekerja profesional, disiplin, dan hadir tepat waktu, pemerintah daerah seharusnya tidak melalaikan hak-hak dasar mereka. Ketidakpastian anggaran yang terus berlarut-larut dinilai sebagai cerminan buruknya perencanaan dan tata kelola di bawah kepemimpinan Bupati Takalar.

“Hari ini yang harus dijawab Bupati bukan sekadar janji kapan akan dibayar, tetapi mengapa kelalaian seperti ini terus berulang? Apakah perencanaan anggaran yang kacau, atau ada sumbatan birokrasi di OPD? Publik dan seluruh aparatur berhak mendapatkan transparansi dan solusi konkret, bukan sekadar imbauan untuk bersabar,” lanjut Ruslan.

Ia menegaskan bahwa gabungan antara lambannya respons pemerintah daerah dan minimnya kepedulian media nasional untuk menyuarakan fakta lapangan berpotensi membungkam aspirasi ASN dan perangkat desa yang merasa takut bersuara secara terbuka.

“Jangan biarkan para pegawai dan perangkat desa terus berjuang sendiri tanpa kepastian. Mereka punya beban keluarga dan kebutuhan hidup harian. Kami meminta Bupati Takalar segera mengambil tindakan nyata dan mengevaluasi pejabat yang tak mampu bekerja. Kami juga menantang media nasional untuk berani independen memberitakan kondisi objektif masyarakat di daerah!” pungkas Ruslan.