TAKALAR, 5 Oktober 2026 – Praktek ketenagakerjaan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBBE) PT Berlian Gas Energi yang berlokasi di Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, menuai sorotan mendalam. Sejumlah karyawan operator diduga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa Surat Peringatan (SP), menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR), serta tidak mendapatkan pembayaran upah lembur secara transparan.

Kebijakan internal perusahaan dinilai tidak transparan dan merugikan hak-hak dasar para pekerja. Salah satu perwakilan karyawan yang diberhentikan secara mendadak mengungkapkan bahwa gaji pokok yang diterima hanya sebesar Rp 1.600.000, dengan total penerimaan bersih (THP) rata-rata Rp 2.600.000. Jumlah tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar UMR setempat serta tidak memperhitungkan jam kerja lembur yang telah dijalankan.

“Lembur atau tidak lembur, gaji yang kami terima tetap sekian. Kami sangat mempertanyakan alasan pemberhentian ini karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa peringatan sama sekali. Padahal, selama bekerja kami selalu rajin masuk, tidak pernah alfa, dan tidak pernah membuat masalah,” ujar perwakilan mantan pekerja.

Adapun jajaran mantan karyawan yang menuntut kejelasan dan transparansi atas tindakan sepihak ini meliputi: Arfah, Mulyadi, Ardianto, Rafli, Wahyudi, Ramli, Aidil, Panggerang, Irwansyah.

Para pekerja berharap manajemen PT Berlian Gas Energi dapat mengedepankan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, memberikan penjelasan transparan terkait alasan PHK, serta mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali para karyawan yang terdampak.

Guna menjaga keberimbangan berita (cover both sides), upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak manajemen PT Berlian Gas Energi, baik kepada manajer maupun pemilik perusahaan. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen maupun pemilik perusahaan tidak memberikan tanggapan atau respons apa pun terkait tuduhan PHK sepihak dan pembayaran upah di bawah UMR tersebut.